Afrizal
SUMBAR, – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah bersama sembilan gubernur lainnya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatra di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (30/6/2022).
Rakor membahas beberapa isu strategis, di antaranya soal pemerataan infrastruktur seperti jalur logistik Trans Sumatra, kemudian tentang kondisi infrastruktur perbatasan, operasi truk over dimension over load (ODOL), dan hilirisasi sumber daya alam.
Selain itu, juga dibahas penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pembangunan rendah karbon dan isu lainnya.
Gubernur Mahyeldi dalam pertemuan tersebut menyampaikan empat usulan terkait perencanaan terintegrasi di Pulau Sumatra. Yakni, pembangunan infrastruktur, dana kompensasi penjualan karbon (carbon trading), penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta tindak lanjut terkait penghapusan tenaga honorer tahun 2023 mendatang.
“Seperti pembangunan jalan tol yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, menurut saya pembangunan tersebut tidak dibatasi oleh waktu habis masa jabatan seorang kepala daerah, melainkan pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan, ” ujar Gubernur Mahyeldi.
Kemudian, Mahyeldi juga membahas dana kompensasi carbon trade di beberapa kabupaten/kota yang memiliki hutan lindung yang sampai saat ini masih belum jelas, apakah daerah tersebut mendapatkan hak kompensasi dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus).
“Daerah Sumatra ini paru-paru Indonesia, seharusnya juga daerah yang memiliki hutan lindung harus mendapatkan konstribusi karena kitalah memelihara hutan, menjaga, dan merawatnya, ” ungkap Mahyeldi.
Selanjutnya, Gubernur Mahyeldi juga membahas terkait sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya jika sinergitas ini terus berjalan dengan baik, tugas pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Setiap daerah mempunyai keunggulan dan potensi masing-masing, jika hal ini di sinergikan dengan perencanaan yang matang, hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, ” kata Mahyeldi.
Di bagian akhir, Mahyeldi mengusulkan rencana penghapusan tenaga honorer agar direnungkan kembali. Ia mengatakan, menurut data ada 300 ribu orang yang menjadi tenaga honorer. Jika masing-masing tenaga honorer tersebut merupakan kepala keluarga, kurang lebih ada satu 1, 2 juta penduduk yang akan merasakan dampak oleh rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Watimpo, yang membuka rapat koordinasi tersebut menyambut baik berbagai usulan dari kesepuluh gubernur se-Sumatra tersebut.
Ia berharap rakor yang diadakan secara tahunan ini dapat dibentuk ketua forumnya sehingga kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dapat diteruskan ke kementerian dan atau lembaga terkait.
“Saya bersedia memfasilitasi agar para kepala daerah dengan mudah bertemu dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dan saran dari para kepala daerah, ” katanya.
John Wempi Watimpo juga mengatakan rakor gubernur se-Sumatra ini dapat menghasilkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang strategis melalui Rakortekrenbang.
“Melalui Rakor ini diharapkan dapat menimbulkan kesepakatan target pembangunan nasional, kesepakatan usulan teknis pemerintah daerah, dan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD tahun 2023, ” ungkapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdo, mengatakan bahwa Bappenas sekarang ini sedang menyusun RPJP tahun 2022 – 2045.
“Terkait memasukkan rencana terintegrasi di Sumatera hal ini perlu ditinjau kembali, dan hal tersebut akan menjadi usulan dalam penyusunan RPJP tahun 2022 – 2045 mendatang, ” pungkasnya.
Ia juga berharap Rakor Gubernur se-Sumatra bisa menghasilkan sebuah rekomendasi atau kesepakatan yang akan di bahas pada rakor teknis ke depannya. Menurutnya rapat koordinasi secara teknis tersebut nantinya akan melibatkan banyak kementerian.
“Oleh karena itu perlu dibuat sebuah kelembagaan yang resmi untuk menampung masukan-masukan dari setiap provinsi untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat, ” ujarnya.
Rakor gubernur se-Sumatra tersebut akan menghasilkan sejumlah rekomendasi di antaranya rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat.(**)
Joni Hermanto 
